Padang, PilarbangsaNews

Dalam melakukan kesetaraan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, KPU melakukan sosialisasi pada kelompok disabilitas atau masyarakat berkebutuhan khusus, Kamis (19/11/2020), di sebuah hotel di Kota Padang.

Agus 2

Sekitar 50 orang utusan disabilitas serius mendengarkan paparan narasumber Kordiv sosialisasi KPU Sumbar Izwaryani, Ketua Himpunan Wanita disabilitas atau berkebutuhan khusus Elvi dan moderator staf Teknis dan Hupmas Febrina Maulidia.

Dalam sosialisasi tersebut, Izwaryani lebih fokus pada protokol kesehatan untuk melakukan pemilihan, baik ketika sedang menunggu panggilan, memilih dan usai melakukan pencoblosan, yang semuanya harus mengikuti aturan standarisasi kesehatan WHO.

Hj-HMDS

Dalam TPS hanya boleh masuk dengan suhu maksimal 37,3 derajat Celcius, memakai masker menutup hidung sampai dagu, mencuci tangan dengan hand sanitizer, tidak mencelupkan tangan ke tinta tapi petugas akan meneteskan, paku yang dipakai akan disemprot agar tidak meninggalkan dooley dan dapat menukarkan virus.

“Kita menjamin di dalam TPS akan tetap terjaga dari penularan Covid-19, karena semua mengikuti protokol kesehatan, yang kita ragukan diluar TPS ketika para pemilih akan menuju lokasi pemilihan, untuk itu perlu tetap memakai masker,” ulas Izwaryani yang kerap dipanggil Adiak.

Selain protokol kesehatan, Izwaryani juga menerangkan kabupaten dan kota di Sumbar yang ikut dalam Pilkada, termasuk juga calon tunggal dan Paslon wanita hanya ada di Tanah Datar.

Melihat antusias disabilitas untuk mengikuti pemilihan, maka KPU akan melayani setara dengan lainnya. Bagi tuna netra akan mendapatkan template, dan bagi mempergunakan kursi roda akan disesuaikan TPS yang bisa menampung tanpa bantuan petugas, dengan membuat TPS ditempat datar atau tidak sulit diakses, bahkan meja tidak terlalu rendah, kalau memang ada DPT berkenutuhan khusus.

“Jika ada pemilih disabilitas yang tidak sekolah atau bisa membaca braille, boleh minta bantuan keluarga atau anggota KPPS dengan mengisi blanko yang sudah disediakan, sehingga semua bisa memilih sama dengan yang normal,” tambah Adiak lagi.

Bahkan Adiak menegaskan, kalau ada yang tidak berkebutuhan khusus namun tidak ikut memilih, termasuk juga dalam kategori dishabil demokrasi.

Pemaparan Izwaryani ditambahkan juga oleh Ketua Permpuan Disabilitas Sumbar, dimana mereka menyambut baik acara sosialisasi, dimana menunjukkan KPU memang memberikan perlakuan sama, tanpa diskriminasi.

Dengan acara ini, semangat dishabilitas semakin tinggi, dan mampu untuk setara dengan non disabilitas, bisa berkontribusi langsung, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara, bahkan sebagai calon.

“Apa yang dilakukan KPU adalah aplikasi dari implementasi undang-undang pada pasal 77, dimana memastikan fasilitas yang bisa diakses masyarakat berkebutuhan khusus,” tutur Elvi.

Ia juga berharap, disabilitas bisa menjadi pemantau, dimana jika ada pemilihan berada diluar bilik suara, dan meminta agar KPU juga menyediakan orang untuk bisa memanggil tuna rungu, sehingga ketika dipanggil bisa mengetahui.

“Pernah dalam pemilu sebelumnya ada penyandang kebutuhan khusus tuna rungu sampai bubar jam coblos dia tidak ikut, padahal dari pagi sudah datang, karena dia tidak mendengar ketika namanya dipanggil, makanya perlu diberikan pemanggil,” ulas Elvi lagi.

Meskipun sosialisasi diikuti oleh disabilitas, namun diskusi tetap berjalan hangat, karena tetap terjadi Dialoq dan tanya jawab, dari peserta dan nara sumber.

Salah satu penanya Nurhayati penderita tuna netra, ingin ketegasan kenapa penderita Corona tidak ikut memilih, tentunya akan kehilangan hak suara, padahal mereka ingin memilih pemimpin.

Hak tersebut ditanggapi serius Izwaryani, dimana kalau tidak terdata atau OTG dipastikan gak akan ngaruh karena memakai prosedur protokol, ketika sampai TPS bersuhu tinggi, maka akan diantarkan semuanya dengan TPS khusus, ketika sudah positif dan isolasi mandiri akan didatangi ke rumah, dan tidak perlu datang ke TPS agar pemilih lainnya tidak terpapar, demikian juga yang dirawat di rumah sakit.

Pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang, tidak satupun masyarakat akan terbaikan hak politiknya.

Sekaitan dengan sosialisasi tersebut, Kabag Hukum, Hupmas dan Tehnis Aan Wuryanto, melalui Kasubag Humas dan Tehnis Jumiati mengatakan, akan terus dilakukan sosialisasi agar semua komponen memahami serta memiliki minat tinggi dalam berdemokrasi.

“KPU Sumbar akan menggandeng semua pihak dalam melakukan sosialisasi, untuk menarik minat demokrasi semua lapisan masyarakat, dengan kesetaraan dalam memilih pemimpin,” tukuk Jumiati.(rel/gk)