Bupati Pessel Rusma Yul Anwar Pindah Partai Lantaran “Segalon Air” ?

Foto diatas foto Yuharzi Yunus foto penulis artikel ini.

Batang Kapeh, PilarbangsaNews, —

Dalam sepekan ini ada dua judul berita yang menjadi viral di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar. Pertama terkait dengan Unjukrasa perangkat nagari menuntut Pemkab setempat untuk tidak memangkas dana tranfer DAU untuk ADD. Kedua berita tentang Bupati Rusma Yul Anwar lompat pagar atau berpindah partai dari Gerindra ke PDI-P.

Berita terkait Bupati Rusma Yul Anwar lompat pagar dari Partai Gerindra ke PDI-P telah dilansir oleh berbagai media online baik yang ada di Sumbar maupun yang berkantor Redaksi di Jakarta. Mungkin juga media surat kabar harian atau mingguan nasional terbitan di kota Padang, tak ketinggalan mempublikasikan berita tersebut.

Berbagai macam judul ditulis oleh redaktur media mainstream pada masing masing medianya. Judul tersebut ditulis sedemikian rupa agar pembaca tertarik untuk mengklik link berita media on-line tersebut.

Portal berita Antara merilisnya dengan judul : Dianggap khianati Gerindra, Rusma : Semua demi kepentingan daerah.

Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade dan Sekretaris Epi Yandri Rajo Budiman menuding Rusma Yul Anwar telah berkhianat, dengan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik lainnya.

Tentu saja tudingan sebagai pengkhianat itu ditepis oleh Bupati Rusma Yul Anwar.

Dia menganalogikan pindah Partai yang dia lakukan apa bedanya dengan yang dilakukan Prambowo. Apakah Pak Prabowo merapat ke Presiden Jokowi dan duduk dikabinet disebut juga sebagai pengkhianat?

“Jadi tudingan berkhianat itu saya pastikan hanya asumsi belaka. Tentu saya yang lebih tahu, ” kata Rusma Yul Anwar seperti yang di beritakan Antara pada Rabu, 22 Maret 2023 21:31 WIB.

Sementara itu Kompas.com, pada tanggal 24 Maret 2023, 15:48 WIB mempublikasikan berita Rusma Yul Anwar pindah partai dengan judul; Gerindra Sumbar Kecewa dengan Cara Bupati Pesisir Selatan Pindah ke PDI-P.

Pasalnya, Rusma Yul Anwar pindah disaat masih menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Pesisir Selatan.

“Ini namanya tidak ada etika. Saat dipercaya menjadi Ketua DPC Gerindra, Rusma berselingkuh dengan partai lain,” kata sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar Evi Yandri seperti yang dilansir Kompas.com.
Evi mengatakan jika pindah partai secara baik-baik itu tidak ada masalah, tapi hingga sampai sekarang Rusma belum mengirimkan surat pengunduran diri sehingga akhirnya dipecat pada 14 Februari 2023.

Pengguna jejaring sosial terutama Facebook pun, juga ramai yang berkomentar atas pindahnya Bupati Rusma Yul Anwar dari partai Gerindra ke PDI-P.

Ada yang menganggap pindahnya Bupati Rusma Yul Anwar dari Partai Gerindra ke PDI-P merupakan hal yang biasa dan lumrah. Toh banyak para politikus yang suka lompat lompat pagar itu.

Ingat dulu semasa rezim orde baru di negara ini hanya ada 3 Partai. Golkar, PPP dan PDI.

Setelah Rezim Orde Baru tumbang, Indonesia memasuki zaman Reformasi. Partai baru pun bermunculan.

Dari mana berasalnya mereka pengurus partai yang bermunculan itu. Sudah pasti mereka adalah kader kader ketiga partai yang disebutkan diatas.

Mayoritas mereka yang membuat partai baru itu adalah kader kader yang berasal dari Partai Golkar.

Apakah mereka bisa dicap sebagai seorang politikus tidak beretika?

Apakah mereka dulu minta izin untuk mendirikan partai pada partai yang dia tinggalkan? Kemungkinan juga tidak. Bahkan ada diantara politikus itu mendirikan partai baru lantaran tidak terpilih jadi ketua Umum partai, lalu membentuk perkumpulan/kelompok masyarakat. Tak berapa lama kemudian kelompok masyarakat itu berubah menjadi sebuah partai.

Dalam dunia politik berjanji tidak untuk ditepati sudah merupakan hal yang biasa dan lumrah. Sikap militansi seorang politikus akan dipengaruhi oleh sejauh mana partainya memberikan kontribusi kepada perubahan yang hendak dicapai.

Didunia awak melarat di akhirat masuk neraka, kalau ini terjadi barangkali menjadi wajib bagi seorang politikus tidak harus bertahan dibawah satu bendara partai.

Inilah mungkin kira kira yang menjadi alasanya kenapa Bupati Rusma Yul Anwar pindah partai.

Pembaca masih ingatkah peristiwa yang dialami oleh Bupati Rusma Yul Anwar. Dikhir masa jabatan sebagai wakil bupati dia dirundung dengan peristiwa hukum yang menimpa dirinya.

Flashback terkait peristiwa hukum itu tentu menyita semua energi yang dimiliki oleh Rusma Yul Anwar.

Bayangkan 3 vonis telah ditangan, jika pada waktu itu tidak ada dukungan politik dari mayoritas pemilihnya, pasti Rusma Yul Anwar telah menghuni bui sampai kini.

Ibarat sebagai seorang musafir yang kahausan berjalan di padang pasir telah berbulan bulan lamanya tak ketemu air. Kini ada orang yang memberi “segalon air”.

Pembaca ingat Arteria Dahlan anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PDI-P, sengaja datang ke Pesisir Selatan tahun 2021 lalu?

Penulis di tahun 2021 pernah menurunkan berita terkait;

Arteria Dahlan ke Painan, Adakah Ini Indikasi Bupati Pessel Rusma Yul Anwar Ganti Partai?

Jangan jangan si pemberi air itu adalah Arteria Dahlan anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi PDI-P, maka selamatlah sang musafir.

Jangan jangan inilah yang menjadi alasan kenapa Rusma Yul Anwar bersama keluarga dan seluruh saudara-saudaranya ramai ramai pindah ke partai PDI-P. Habis Gerindra; ketika sang musafir butuh air tak mampu memberikan “segalon air” sebagaimana yang diberikan PDI-P.

Jadi kalau bupati mengatakan untuk kepentingan daerah.. Rasanya juga enggak. Jauh panggang dari api..

Terlindungi dan nyaman berada di PDI-P. Inilah mungkin jawabannya yang mendekati kenapa bupati pindah Partai… (***)