Visi Misi AMIN: Kesejahteraan Nelayan, Kebijakan PNBP yang Berkeadilan (Bag; V)

Penulis: Rusdianto Samawa, Fourbes Indonesia, Menulis dari Kantor FOURBES Fatmawati Cipete Raya, Cilandak Jakarta Selatan

____________________

Pasangan AMIN pada pilpres 2024 ini, menggusung visi utamanya: “Indonesia Adil dan Makmur Untuk Semua.” Bunyi visinya membawa pesan sangat kuat dan mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak terkecuali sektor kelautan – perikanan.

Visi pasangan AMIN tidak mereduksi kebijakan sebelumnya pada sektor Kelautan – perikanan. Tetapi, mengisi dan perkuat kebijakan yang sudah ada. Pasalnya, usaha perikanan saat ini dijepit sejumlah aturan yang berlaku. Seharusnya pemerintah berpihak kepada nelayan.

Regulasi – regulasi yang menjerat harus segera dievaluasi. Pemerintah sudah dikenal pemeras rakyat dengan alasan pajak. Apalagi, ruang gerak pengusaha dan nelayan dibatasi, tangkapan berkurang, harga ikan dipasar tidak menentu sehingga berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

Maka pasangan AMIN meramu dan menjahit kembali masalah tersebut, melalui berbagai misi yang menjadi dasar kebijakan kedepan. Pasangan AMIN ingin memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air.

Hal itu sangat berkaitan erat dengan kegiatan para nelayan dalam beraktivitas untuk menyediakan pasokan pangan. Tentu, kegiatan nelayan ini agar produktif harus di dorong dengan kebijakan Pungutan Negara Non Pajak (PNBP) yang berkeadilan sehingga kegiatan nelayan dapat berlangsung lancar (fishing sustainability).

Catatan penting bagi pasangan AMIN sebagai analisa kebijakan kedepan, bahwa pemerintah melalui KKP periode ini, keluarkan jurus tingkatkan Pendapatan (penerimaan) Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa perhatikan aspek keadilan usaha dan keberlanjutan perikanan tangkap maupun budidaya.

Atas ketidakadilan PNBP itu, bagi pasangan AMIN berpendapat bahwa kenaikan tarif PNBP berdampak pada ekspor perikanan yang kerapkali bermasalah, rentang waktu lama ekspor naik turun. Dampak lain, berkurangnya distribusi pasokan pangan bagi rakyat. Harapan bisa meningkatkan realisasi PNBP. Namun, belum mampu direalisasikan sebagai pendapatan tetap negara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2021 – 2024 menargetkan PNBP 1,6 Triliun keatas. Target ini, hingga tahun 2024 ini belum tercapai. Penyebab gagalnya kenaikan peroleh PNBP itu karena daya tolak nelayan sangat kuat. Selain itu, sistemnya sangat memberatkan dan penuh ketidakadilan.

Data yang dipublikasikan KKP, capaian PNBP pada 2014 masih Rp 267,4 miliar, 2015 sebesar Rp 193,68 miliar, 2016 sekitar Rp 553,41 miliar, 2017 sejumlah Rp 711,88 miliar, 2018 mencapai Rp 772,44 miliar, 2019 naik menjadi Rp 792,5 miliar, dan 2020 tembus Rp 857,3 miliar. Lalu, pada 2021 meningkat menjadi Rp 995,74 miliar, 2022 melesat menjadi Rp 1,87 triliun, dan tahun ini sementara telah terealisasi Rp 1,41 triliun.

PNBP Sistem Target, Keluar Prinsip Adil Makmur

Kebijakan PNBP dari dulu sistem paket dan target. Diksi target ini, keluar dari filosofi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kata “Target” mengandung frasa tidak humanis pada sisi kebijakan. Lagi pula, kata Target tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat pesisir. Kebijakan berbasis target lahirkan sistem bercabang seperti kuota, pasca bayar dan hitungan kilo.

Regulasi pemerintah tingkatkan tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak sektor perikanan melalui PP No 85 Tahun 2021 dan Kepmen No 86 tahun 2021 serta Kepmen No 87 tahun 2021, terdapat banyak aturan yang memberatkan nelayan karena adanya peningkatan tarif serta jenis pungutan PNBP. Walaupun regulasi ini sudah berganti ke Permen 2 tahun 2023 tentang tarif terbaru PNBP. Tetap saja tidak memenuhi unsur “Adil Makmur untuk Semua.”

Hal itu, mengandung kata Target kenaikan PNBP agar negara mendapat pendapatan melebihi keinginan. Perspektif lain, kata target kenaikan ini, melanggar asas Pancasila sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena cenderung memaksa dan memeras rakyat sehingga segala bentuk regulasi memaksa.

Dalam peraturan yang memuat 23 pasal tersebut, KKP Mengatur penarikan PNBP mulai dari penarikan praproduksi, penarikan pascaproduksi dan sistem kontrak. Penarikan praproduksi dan sistem kontrak inilah yang dianggap bisa menjadi dampak kerugian bagi nelayan, yang memang sektor kegiatannya berada di praproduksi atau sebelum produksi.

Konsep target kenaikan tarif PNBP ini, menjadi tidak menarik. Bahkan, berpotensi masyarakat nelayan melawan kebijakan ini. Beberapa peningkatan tarif yang memberatkan seperti urat izin usaha perikanan (SIUP), pas besar dan pas kecil, pungutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan, pelayanan tambat labuh di pelabuhan atau pendaratan ikan, dan pelayanan dock kapal. Hal itu, semua kena tarif PNBP.

Kenaikan tarif lebih dari 400 persen membuat nelayan babak belur. Pemerintah mestinya menghapus pajak kepada nelayan ditengah dunia perikanan babak belur dan bangkrut selama lebih dari 10 tahun ini. Sektor lain seperti pajak mobil, pariwisata, maupun investasi mendapat subsidi dan relaksasi dari pemerintah, ini nelayan malah dibebani dengan kenaikan PNBP 400 persen. Bulshit.

Kemaren, di Pelabunan Beno Bali, setelah wawancara beberapa orang yang beraktivitas di pelabuhan, khusus kapal – kapal nelayan, bahwa upah minimum yang di dapatkan sangat kecil. Bahkan, tidak ada proteksi hak pekerja, jaringan pengaman sosial, dan produktivitas bagi nelayan itu sendiri. Mestinya, bersamaan kenaikan PNBP, juga harus ada upah minimum sehingga ada perlindungan hak asasi pekerja di sektor perikanan dengan cara penetapan upah berbasis sektor perikanan.

Penetapan tarif PNBP sebenarnya tidak memenuhi unsur keadilan dan kesamaan dalam usaha. Seharusnya pemerintah mentargetkan daya saing penangkapan ikan, budidaya dan industri pada sektor perikanan, bukan ada PNBP. Karena Indonesia sendiri masih tertinggal dengan negara tetangga, padahal kekayaan laut Indonesia diperkirakan US$1.338 miliar atau sekitar Rp19.133 triliun.

Faktanya dilapangan, menurut pengusaha – pengusaha kapal – kapal nelayan tuna long line di pelabuhan Benoa Bali, ternyata memakai sistem kuota dalam menarik PNBP. Jadi, perkapal bisa hitungan 7juta per 1 gross ton. Akhirnya, sekarang ribuan baris kapal nelayan tuna longline tidak melaut di pelabuban Benoa. Sala satu faktor besar yakni tidak bisa membayar PNBP.

Inilah yang membuat para nelayan, buruh pelabuhan, ibu rumah tangga nelayan tak mengepul dapurnya. Di sisi lain, upah minimum untuk awak kapal perikanan Tuna Longline tidak bisa meningkat pendapatan. Maka, penting bagi pemerintah memikirkan penetapan upah sektoral bagi buruh nelayan dan awak kapal perikanan sebagai bagian dari perlindungan.

Usaha perikanan saat ini dijepit sejumlah aturan yang berlaku. Seharusnya pemerintah berpihak kepada nelayan. Regulasi yang menjerat harus segera dievaluasi. Pemerintah sudah dikenal pemeras rakyat dengan alasan pajak. Apalagi kondisi pendemi saat ini, ruang gerak pengusaha dan nelayan itu sendiri sangat terbatas, tangkapan berkurang, pasar-pasar tidak menentu yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

PNBP Berkeadilan untuk Kesejahteraan

Paradigma pemerintah dalam memperoleh PNBP bahwa semua proses perizinan harus berbayar lebih tinggi. Padahal, proses perizinan kapal perikanan itu memang dari dulu sejak ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah bebas dari biaya apapun, tidak ada pungutan. Mestinya, yang harus dibayarkan itu adalah jenis pungutan hasil tangkapan, bulan proses pengurusan izin.

Bila dalam perizinan kapal tangkap yang ukuran tertentu dibayarkan. Sebenarnya dari dulu kapal tangkap ukuran mulai 10 Gros Ton hingga paling besar sudah ditetapkan PNBP sesuai ukuran kapal, alat tangkap, jumlah tonnase kapal, tambat labuh, dan pajak korporasi kapal perikanan. Cuma yang tidak konsisten diatur dalam PNBP adalah jumlah tangkapan.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kelautan – Perikanan bersumber pada bidang: penangkapan, transhipment, kapal, alat tangkap, ukuran Gross Ton Kapal, ekspor, tambat Labuh, sertifikasi, dan pajak retribusi yang terikat UU dan Peraturan Pemerintah. Selain itu, PNBP berasal dari produk perikanan, komoditas olahan, tambang yang gunakan wilayah ruang laut, pasir laut (sedimentasi), serta lainnya.

Kalau target rencana strategis pemerintah kedepan, pada sektor kelautan-perikanan ingin mendapat realisasi PNBP lebih besar. Maka harus merubah proses regulasi dan rencana kebijakan. Mengapa? karena komoditas Kelautan – Perikanan bersifat produksi dan distribusi hasil. Jadi berdasarkan hasil tangkapan, bulan berorientasi pada pada pengurusan perizinan kapal.

Apabila penekanan PNBP pada proses hasil tangkapan yang dihitung dari jumlah hasil tangkapan nelayan dan budidaya, maka kebijakan target rencana strategis tersebut, bisa dikatakan: “memenuhi unsur keadilan yang merata dan menyamaratakan seluruh segmentasi kegiatan penangkapan ikan.”

Kedepan, Pasangan AMIN untuk memenuhi unsur keadilan itu, maka harus dihapuskan PNBP yang bersumber dari proses perizinan, ukuran kapal, sertifikasi kapal dan sertifikasi pekerja. Karena, proses perizinan pusat dan daerah selama ini gratis. Namun, coldbook (fishing coldstorage) kapal tidak termasuk dalam PNBP. ColdBook ini celah dari segala pungli yang ada di seluruh sahbandar pelabuhan perikanan.

Saat ini, dampak yang dialami oleh nelayan dan pembudidaya maupun korporasi yang memiliki izin operasional atas kenaikan 300% PNBP itu, rasa-rasanya mustahil. Beratnya pembayaran PNBP yang dibebankan. Pasti yang paling sasaran nelayan kecil, menengah dan korporasi. Apabila kapal nelayan tidak mampu bayar PNBP, maka jelas terjadi pelarangan kegiatan melaut. Begitu juga korporasi. Tentu lebih besar bayar PNBP dan pajak – pajaknya. Jika ingin meningkatkan PNBP lebih dimantapkan pada penegakan hukum, manajemen dan orientasi hasil tangkapan yang ketat.

Pasangan AMIN menilai, untuk mencapai tingkat “Adil dan Makmur serta sejahtera,” maka orientasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kelautan – Perikanan harus dirubah. Agenda perubahan regulasi PNBP itu diharapkan dapat entaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global.

Untuk mendorong keadilan hadir ditengah urat nadi nelayan dan para pelaku usaha perikanan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu harus dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Mengapa? karena UU tersebut, sistem penarikan pungutan hasil perikanan tidak pertimbangkan kondisi sosial ekonomi nelayan maupun pelaku usaha perikanan. Pasangan AMIN kedepan dapat membatalkan seluruh regulasi yang sudah diterbitkan maupun belum diterbitkan. Karena bertentangan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Sehingga kebijakan tidak absurd di masa depan.

Peraturan seperti PP 85 tahun 2021, Kepmen 75 tahun 2021 tentang mekanisme penarikan PNBP perikanan, Kepmen 98 tentang produktivitas kapal perikanan dan Kepmen 97 tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan. Seluruh kebijakan diatas tadi, memberi karpet merah pada asing untuk menguasai laut Indonesia. Jelas, bertentangan UUD 1945 dan asas keadilan dalam pancasila.

Bagi pasangan AMIN, akan sulit terwujud keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang, apabila WPPNRI dan pelabuhan untuk perusahaan perikanan berskala menengah maupun besar harus miliki modal usaha besar sebagai syarat dapat kuota tangkap ikan dan membayar PNBP sistem pra/pasca bayar. Maka hal demikian, termasuk menjajah dan mencekik pengusaha dalam negeri.

Kebijakan kuota tangkap ikan tersebut, harus memiliki modal usaha besar. Tentu, nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 gross ton ke bawah tidak akan bisa penuhi syarat tersebut. Secara otomatis mematikan usaha koperasi masyarakat pesisir. Karena isi laut habis dikeruk oleh seluruh perusahaan yang berinvestasi. Sementara nelayan tak dapat apa – apa.

Artinya rencana kebijakan lelang kuota tangkap ikan itu dengan target kenaikan PNBP tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus batalkan lelang kuota ikan.

Bukan suatu alasan bagi pemerintah, membutuhkan investasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai negara lain. Lalu perikanan tangkap, budidaya, pengolahan produk dan pemasaran melalui mekanisme investasi asing. Hal ini melanggar prinsip keadilan dan kesamarataan. Hal ini merupakan liberalisasi terhadap sektor kelautan – perikanan. Ya tentu tak sesuai UUD 1945. Maka harus dibatalkan kebijakan tersebut dimasa mendatang.

Sangat khawatir kedepan, modus kebijakan tersebut, mengarah pada illegal fishing dan monopoli perusahaan perikanan skala besar dalam melakukan kegiatan tangkap ikan di Indonesia. Kalau kekhawatiran ini, sebagai alasan meningkatkan PNBP dengan tidak pertimbangkan aspek sosial ekonomi nelayan.

Belum lagi, soal perizinan yang masih marak terjadi penyalahgunaan perijinan penangkapan ikan. Salah satunya adalah kebijakan yang medahulukan status perusahaan perikanan berskala besar dari luar negeri.

Kalau baca dan analisis seluruh regulasi sebelumnya, bukan pihak perusahaan asing yang datang sendiri ikut tender. Tetapi tim counter beauty yang dibentuk pemerintah via KKP yang mengumpulkan, memanggil, mencari dan menetapkan perusahaan mana yang mendapat kuota lelang tangkap ikan.

Berarti ada mobilisasi kapal asing secara luas, bahkan prediksi capai ribuan kapal asing tangkap ikan di Indonesia. Sebaiknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbenah dengan strategi lain. Tanpa harus menyakitkan perasaan masyarakat pesisir Indonesia.

Sala satu yang paling memberatkan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan yakni peralihan regulasi dari Permen 38 Tahun 2021 kepada Permen KP 2 tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemanfaatan SDA Perikanan dengan memakai sistem pasca produksi. Regulasi ini mengalami perubahan karena tuntutan nelayan. Sebelumnya sistemnya praproduksi yang sangat merugikan pelaku usaha.

Permen KP 2/2023 memuat ketentuan mengenai jenis-jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan dan pungutan hasil perikanan. Jenis dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi: Pungutan Pengusahaan Perikanan bagi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat; dan
Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR) baru atau perpanjangan.
Selanjutnya, Tarif atas jenis PNBP dikenakan berdasarkan cara penarikan pascaproduksi atau dengan sistem kontrak.

Permen KP 2/2023 turut mengatur ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengenaan, dan pembayaran pungutan pengusahaan Perikanan guna menjamin pemasukan negara pada sektor perikanan. Peraturan KP 2/2023 ini mengalami kerancuan dan tersengat kasus penggelapan dana PNBP akibat peralihan belum jelas.

Harapan Pasangan AMIN

Sinergi yang diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan dan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk perikanan dalam kerangka menambah PNBP disetiap periode.

Bagi pasangan AMIN dimasa mendatang, penting libatkan banyak pihak dan stakeholder, termasuk di dalamnya adalah para pelaku usaha untuk wujudkan PNBP yang berkeadilan dan kinerja ekspor yang baik, pemerintah kedepan harus perbaiki kinerja.

Pasangan AMIN dalam visi misinya, harapannya geliat sektor perikanan semakin tinggi dan bergairah. Tentu semakin baik kedepannya. Mengingat sektor perikanan sudah berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, maka perlu didorong maksimal. Tentu, jelas dalam mendorong sektor perikanan agar hasil produksi bisa ditingkatkan. Penting perbaiki birokrasi yang hambat pertumbuhan ekonomi.

Dorong daya beli masyarakat, tingkatkan kemampuan nelayan, dan support pelaku usaha perikanan karena bisa menyerap tenaga kerja, majunya sektor usaha akan berdampak pada penambahan PNBP, pendapatan asli daerah dan menyumbang devisa untuk negara. Maka bagi Pasangan AMIN kedepan, langkah strategis yang dilakukan agar bisa tercapai yakni; Pertama, perbaikan tata kelola; Kedua, kerja serius.[]