Visi Misi AMIN: Kesejahteraan Nelayan, Pemerintah Mendorong Kemandirian Pangan (Bag:XI)

Penulis: Rusdianto Samawa, Fourbes Indonesia, Menulis dari Kantor FOURBES Indonesia Fatmawati Cipete Raya, Cilandak Jakarta Selatan

______________________

Bakal calon Presiden (Capres) Anies Baswedan nomor urut 1, saat menyampaikan visi dan misi dalam debat ketiga yang digelar di Istora Senayan, kompleks Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu (7/1/2024), mengatakan bahwa Program Food Estate (lumbung pangan) yang dicetus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap gagal karena lahan singkong seluas 600 hektar mangkrak. Lebih 340 ribu hektare tanah di RI ditambah food estate singkong yang mangkrak dinilai gagal,” kata Anies dalam Debat Ketiga Pemilu 2024 kepada CNBC Indonesia 07 January 2024 20:05

Kata Anies Baswedan diatas, sala satu tanda keabnormalan, ketika pemerintah terjebak sebagai Rezim Impor untuk bertahan ditengah merosotnya stok pangan. Lagi pula, kebijakan negara yang tak lazim, untuk kembalikan keperkasaan swasembada pangan dimasa lalu, dengan membuka lahan Food Estate tanpa pertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Lahan itu, kini mangkrak, menutup kemangkrakan ditanami singkong. Ini sesuatu yang tidak normal dalam sistem ekonomi negara. Kebijakan seperti Food Estate dan Shrimp Estate harus dikoreksi dan dirubah pendekatan maupun roadmapnya.

Rezim Joko Widodo dalam melakukan mitigasi pangan sangat lemah dalam memahami kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Sementara, amanat konstitusi; pemimpin diminta menyuapi bahan pokoknya rakyat. Mestinya pemimpin itu membumikan haluan ekonomi Pancasila dalam prakteknya sehingga memaksimalkan konsolidasi pemerintahan tidak terasa berat.

Herannya lagi, ketika stok pangan berkurang; seyogyanya pemimpin tunjukkan kekuatan bahwa bangsa ini berdaulat atas sumber daya alam yang dimiliki tanpa impor. Tentu strateginya memantapkan gerakan pangan melalui menanam, memandu, fasilitasi, dan kelembagaan masyarakat untuk perkuat produksi pangan dalam negeri. Bukan impor garam, impor sayur, impor beras, impor gula dan lainnya.

Tentu, mengatasi persoalan krisis pangan dengan paket kebijakan penyelamatan terhadap petani dan keluar dari ancaman krisis pangan. Untuk terhindar dari situasi penuh ancaman ledakan krisis pangan harus segera menyusun program menyelamatkan petani dari kerugian yang bisa menimbulkan krisis pangan.

Pasangan AMIN, Agro Maritim Pendekatan Atasi Darurat Pangan Nasional

Tahun 2021 – 2023 lalu, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar dengan lahan sawah seluas 8,1 juta ha dan luas panen mencapai 10,41 juta ha. Konsumsi beras per kapita cukup tinggi, yaitu 114, 6 kg per orang per tahun. Kondisi ini membuat pemerintah perlu meningkatkan produksi beras nasional untuk mengamankan kecukupan pangan pokok bagi 273 juta penduduk.

Jika kebutuhan nasi rata-rata per orang 250 gram beras setiap hari, maka kebutuhan beras nasional kita per hari 61.875 ton dan kebutuhan setahun 22,6 juta ton beras. Mestinya suplai beras di pasar cukup. Namun, rencana pemerintah impor beras tahun 2024 ini sebanyak 52 Juta ton. Namun belum ada keinginan pemerintah membatalkan impor beras tersebut.

Sementara, rencananya, ID Food impor daging dapi sebanyak 20.000 ton dari Brasil dan Australia sepanjang 2024. Perum Bulog juga ditugaskan impor daging kerbau sebanyak 100.000 ton, sedangkan kuota 50.000 ton daging kerbau dilimpahkan kepada swasta. Selain daging sapi dan kerbau, sejumlah komoditas pangan yang akan diimpor pada 2024 guna memenuhi stok nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produksi daging sapi dan kerbau diprediksi mencapai 524.760 ton pada 2022. Jika diperinci, Pulau Jawa merupakan kontributor terbesar untuk produksi daging sapi dan kerbau sebesar 54,95% atau sekitar 288,330 ton, diikuti Pulau Sumatra sekitar 26,80%, dan Pulau Sulawesi sekitar 7,07% terhadap total produksi daging sapi dan kerbau di 2022.

Media Koran bisnis (Jan, 2024) merilis data konsumsi daging sapi dan kerbau di Indonesia diperkirakan mencapai 816.790 ton dengan jumlah penduduk sekitar 278,84 juta jiwa pada 2023. Secara regional, konsumsi daging sapi dan kerbau terbesar pada 2023 berada pada Pulau Jawa. Tercatat, konsumsi daging sapi dan kerbau di Pulau Jawa sebanyak 583.360 ton dengan jumlah penduduk sekitar 155,76 juta jiwa, diikuti Pulau Sumatra 107.380 ton dengan jumlah penduduk 60,78 juta jiwa. Konsumsi daging sapi dan kerbau terendah berada pada Pulau Maluku dan Papua yaitu sebanyak 10.340 dengan total penduduk sekitar 8,93 juta jiwa.

Dari jumlah impor pangan, sesungguhnya negara tak mampu manfaatkan pertanian dan Agromaritim yang bisa di integrasikan dalam satu program kebijakan untuk mengetahui krisis pangan. Setidaknya, ada empat paradigma usang yang menyebabkan pangan tidak teratasi, krisis sudah capai stadium empat (Baca: Rusdianto Samawa, Buku Agromaritim dan Jalur Pangan Maritim Indonesia, 2023) yakni;

Pertama, masih lemahnya politik pemberdayaan petani. Kedua, kondisi ekonomi nasional belum mendukung upaya optimalisasi peningkatan pangan nasional sehingga masih andalkan impor bahan pangan. Selain itu, pelemahan kurs rupiah berpengaruh pada struktur ekonomi global. Ketiga, tidak ada regulasi penolakan impor yang sedianya bisa ditafsirkan sebagai Daulat Pangan. Namun hal ini terkendala pasokan distribusi pangan dalam negeri yang bersumber dari petani. Keempat, regulasi naik turunnya pendapatan dan pengeluaran seiring kebutuhan yang mendesak sehari-hari sangat fluktuatif dan tinggi.

Hal inilah menjadi penyebab defisit suplay pangan sehingga memicu kenaikan seluruh harga kebutuhan pangan cukup besar. Tentu berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain itu, faktor logistik dan distribusi pangan bermasalah disebabkan transportasi yang di sebabkan mainan mafia pangan dipasar global dan nasional. Akibatnya tidak efisien sehingga ikut pengaruhi tingginya harga pangan di pasar.

Maka, cara atasi darurat pangan adalah perpendek rantai distribusi pangan tanpa harus melalui perantara pasar sebagai upaya menstabilkan kondisi darurat pangan yang sudah over supply itu. Pemerintah, juga harus sedetail mungkin untuk mengetahui daerah yang surplus dan minus produksi beras, sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat.

Akurasi data dapat mengoptimalkan langkah pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mengambil langkah strategis dan konkret sebagai upaya mengatasi darurat pangan secara baik dan maksimal sehingga tidak sengsarakan masyarakat.

Kedepan pasangan AMIN mengintegrasikan Agromaritim dengan pertanian yang modern. Anies Baswedan sudah menyampaikan gagasan Agromaritim yang terintegrasi sehingga mendorong komoditas ekspor yang baru. Kalau sektor agro maritim mencakup akuakultur dan agri kultur yang terintegrasi dan koneksivitad dengan pertanian. Maka sektor ini menjadi kekuatan nasional yang cukup.

“Karena sektor agro maritim, unsurnya banyak sekali, pertanian tradisional, peternakan, perkebunan, perikanan, perhutanan. Itu lima-limanya ada di sektor agro maritim. Beberapa produk spesifik yang memiliki potensi ke depan misalnya adalah crude palm oil (CPO), kopi, karet, coklat, ikan, Lobster, Kepiting, Susu Kuda, Madu, kedelai, dan produk olahan laut. Sektor-sektor tersebut juga mampu menurunkan tingkat penganguran terbuka yang signifikan. Kalau sektor pertambangan setiap Rp 1 triliun investasi masuk menurunkan 1 persen pengangguran, kalau sektor agro maritim 44 persen penurunannya,” kata Anies Baswedan bersama Kadin, Kamis (11/1/2024).

Memang Indonesia masa silam, Jalur Rempah Maritim (JRM) merupakan episentrum kekuatan perekonomian dunia. Secara geografis, membentang kepulauan Indonesia: selat Sunda, selat Lombok, selat Malaka, selat Bali, selat Madura, tembus Eropa, Timur Tengah, Afrika, Teluk Persia, Laut Merah, Teluk Aden hingga Eropa melewati Samudra Hindia. Kemudian lanjut ke Asia Timur (Tiongkok). Jalur Rempah Maritim Indonesia pun perluas jangkauannya hingga Asia, Afrika Timur, Asia Barat dan Eropa. JRM diketahui lebih ada jauh sebelum Jalur Sutra Maritim (JSM) Tiongkok.

Jadi wajar pemikiran dan gagasan Anies Baswedan melihat Agromaritim sebagai kekuatan baru Indonesia dikancah global. Anies mendorong agro maritim dapat menambah keuntungan dengan penyerapan lapangan kerja dan percepatan distribusi pangan. Tak hanya itu, produk-produk agro maritim tersebut, dipercaya memiliki manfaat di tingkat global. Di sisi lain, menyoroti banyaknya ekspor yang masih berupa produk mentah yang belum memiliki nilai tambah sehingga bisa mengajak pemain dunia untuk dapat berinvestasi.

Indonesia secara geopolitik dan geoekonomi berpotensi menjadi negara pengontrol dunia. Tentu syaratnya kuasai Jalur Rempah Maritim untuk maksimalkan seluruh agenda kebijakan ekonomi. Bayangkan, Jalur Rempah Maritim (JRM) mencakup seluruh wilayah perairan Asia Tenggara. Masa silam hingga sekarang dalam rute pelayaran dan perdagangan internasional.

Indonesia dapat menjadi negara yang kuat dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis (Baca: Rusdianto Samawa, Jalur Rempah Maritim dan Revolusi Pangan, Des, 2024), berupa lima selat Tanah Air yang menjadi jalan lalu lintas perdagangan global. Jalur-jalur itu semua jadi kunci perdagangan dunia

Anies menguatkan Jalur Rempah Maritim (JRM) yang dikembalikan melalui Agromaritim yang mampu menggoyang dan mengontrol dunia dimasa depan. Tentu, tidak sekedar gertakan. Tetapi butuh kekuatan diplomasi, pertahanan dan keamanan. Sudah pasti seluruh negara di dunia ini, butuh Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang mengusung Jalur Remah Maritim (JRM) dengan program Agromaritim.

Pasangan AMIN, Alih Fungsi Lahan untuk Petani

Selama ini para petani mati-matian menjaga lahan sawah dari upaya alih fungsi lahan yang telah dirambah untuk pembangunan perumahan, perusahaan dan orang kaya. Penyusutan pertanian setiap tahun, maka sebagian kebutuhan komoditi pangan Indonesia harus bergantung pada produk impor.

Catatan, bagi Pasangan AMIN, bahwa Indonesia dalam pandangan dunia global saat ini, sedang hadapi tantangan berat bersifat triple planet challenges yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, krisis pangan, dan polusi. Masalah paling pelik, seiring kontraksi sosial akibat cara pembangunan salah arah.

Banyak kita temukan fakta, Pembangunan negara kerap eksploitasi sumber daya alam tanpa pertimbangan keberlanjutan. Aspek lingkungan dianggap sepele, akhirnya berdampak negatif pada kehidupan manusia, termasuk krisis pangan makin mendalam dan berbahaya.

Maka, Calon Wakil Presiden RI Muhaimin Iskandar (Gus Imin) dalam acara Slepet Imin di Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/1/2024), secara tegas mengatakan menjanjikan tanah negara boleh dipakai untuk Petani. Tentu caranya alih fungsi lahan yang dikuasai segelintir orang kaya sehingga diserahkan kepada petani untuk menyiapkan tanaman pangan. Cara ini, merupakan sikap keadilan yang merata bagi semua adalah bagaimana agar tanah negara yang dikuasai dapat di ambil untuk program ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. “Karena itu, AMIN menang, negara harus memberikan tanah-tanahnya untuk digunakan rakyat dalam bertani dan menjadikan produktivitas menjadi lebih baik,” kata Muhaimin dalam acara Slepet Imin di Probolinggo, Jawa Timur, dikutip Senin (15/1/2024).

Lebih lanjut, Gus Imin jelaskan penyebab petani di Indonesia kurang sejahtera yakni karena masih banyak yang memiliki lahan di bawah 0,3 hektare, sedangkan kategori sejahtera, petani harus mempunyai lahan minimal 2 hektare. Oleh karena itu cawapres dari Koalisi Perubahan tersebut berkomitmen akan mengambil kembali tanah negara yang sebelumnya dikuasai segelintir orang, serta mengembalikan hak penggunaannya kepada rakyat.” kata Muhaimin

Dari penjelasan Gus Imin diatas, betapa nyata ancaman krisis pangan. Pemimpin mestinya tampil strong sebagai bagian dari upaya mengantisipasi krisis pangan saat ini (Baca: Rusdianto Samawa, Keabnormalan Ketahanan Pangan Indonesia, 2019).

Tantangan kedepan lebih berat, seperti perang Virus Biologis yang sering menyasar daerah – daerah kantong kemiskinan seperti Kepulauan NTB, Kepulauan NTT, Kepulauan Melanesia Papua, Kepulauan Sumatera dan Kepulauan Kalimantan. Wilayah teritori ini semacam kelinci percobaan setiap perang virus. Hal ini tantangan berat yang harus dilalui sebagai pemantapan strategi penguatan pangan nasional.

Jelas, virus berhubungan dengan imun tubuh. Sementara imunitas itu syaratnya harus ada ketersediaan pangan yang baik dan sehat. Itulah yang dimaksud, agar pemimpin itu tampil secara kesatria memberi komando kedaulatan pangan agar bangsa dan negara ini keluar dari krisis pangan dan iklim.

Kedepan, menggerakkan beli hasil tanaman pangan petani, nelayan dan pembudidaya lokal harus dilakukan. Karena itu, cara mendorong kemandirian pangan sehingga negara terasa aman, damai dan berkeadilan. Penting kemudahan akses pangan dan gizi yang cukup.

Kemandirian Pangan, Pasangan AMIN: Regulasi Pangan Diperbaiki

Bukankah saat ini? sedang terjadi disrupsi (korupsi, krisis pangan, distrust, krisis keuangan, kekosongan finansial, fluktuasi harga bahan pokok, dan perang dagang yang berakibat Indonesia sendiri menjadi: “rezim negara Impor.” Negara – negara yang bergantung impor pangan dan pengelolaan pangan buruk akan terdampak pada situasi: abnormal yang berakhir pada resesi ekonomi.

Kondisi ini merupakan alarm (peringatan) agar menguatkan daya dukung kebutuhan pangan dan stabilitas ekonomi. Ketersediaan pangan tidak sebatas aspek cara kerja, pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (Baca: Rusdianto Samawa, Atasi Darurat Pangan, Stadium Empat, 2014, Opini Koran Cetak Tangsel Post). Tetapi, pemerintah harus menyusun roadmap penyediaan pangan secara lokal yang terintegrasi.

FAO memperingatkan melalui Global Report on Food Crisis (2023) bahwa dunia dalam ancam krisis pangan global. Indonesia mengalami fase ini. Namun, posisi Indonesia sekarang: “sekarat pangan.” Sehingga tidak menutup kemungkinan semakin meningkat kesulitan rantai pasokan sumber daya alam.

Indikatornya, rantai pasokan pangan dunia terancam dan Indonesia sendiri menjadi: Rezim Impor yang bergantung pada keuntungan importir. Pemerintah, harus segera hadir untuk memberi komando kepada masyarakat agar tidak konsumsi impor dan menanam pangan secara mandiri. Sehingga meningkatkan produktivitas pangan nasional.

Apalagi, neraca perdagangan sektor pertanian belum menunjukkan produksi yang maksimal sehingga ekspor, masih relatif terkendala. Walaupun neraca perdagangan nasional hingga Juni diperkirakan surplus stok beras 6,4 juta ton, stok jagung sebanyak 1,01 juta ton, gula pasir sebanyak 1,07 juta ton, minyak goreng 5,7 juta ton, dan bawang merah 330.384 ton.

Situasi pangan Indonesia gambaran kelemahan negara. Ditambah, program Food Estate mangkrak korup sehingga sangat mencemaskan. Indikator utama untuk memantau perkembangan ketahanan pangan adalah konsumsi per-kapita, dihitung berdasarkan neraca makanan nasional dan data populasi. Ini memberikan rata-rata pasokan Energi Makanan Harian (EMH) dalam kalori.

Namun, jumlah orang yang digolongkan kurang gizi secara serius telah jatuh ke level paling rendah sekitar 35 – 20 persen.

Bagi Indonesia, saat ini momentum perbaikan regulasi, pola produksi dan distribusi pangan. Suplpaya tidak lagi ketergantungan terhadap impor. Karena proyeksi pangan Indonesia kedepan sangat lamban. Faktor negatif utama yang pengaruhi keterlambatan itu adalah pertumbuhan yang tidak memadai dalam pendapatan per-kapita dan prevalensi kemiskinan ekstrem parah di banyak wilayah yang. Implikasinya keberbagai sektor lain.

Menurut FAO, sangat pengaruhi beberapa sektor, seperti pertanian, manufaktur, lingkungan, ekonomi dan perikanan. Khususnya di komoditas bernilai tinggi, seperti sayuran dan buah-buahan yang butuh banyak tenaga kerja dalam produksinya. Sementara komoditas bahan pokok yang padat modal relatif tak terpengaruh. Begitupun sektor peternakan terpengaruh dalam hal pemenuhan pakan hewan ternak, proses penjagalan, serta pengolahan daging.

Misi bagi Pasangan AMIN, surplus pangan, pengentasan rakyat miskin, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi jadi gagasan pamungkas. Pemenuhan kebutuhan pokok, kemampuan menabung, dan perencanaan masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu kunci dari visi-misi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam isu ekonomi dan kesejahteraan sosial. Diksi ”keadilan” dan ”kemakmuran” menjadi konsistensi pemikiran dari pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 ini.

Dibanyak kanal media yang wawancara Anies – Gus Imin, salah satunya tertuang dalam artikel opini di harian Kompas pada 17 Oktober 2019 berjudul ”Kolaborasi Membangun Jakarta” yang ditulis Anies sendiri, bahwa kegelisahan itu bermula dari kondisi belum terwujudnya ”satu kemakmuran” karena kemiskinan yang meluas dan ketimpangan ekonomi saat ini. Faktor keterjangkauan akses masyarakat masih dilihat berpihak di Pulau Jawa. Dari konteks inilah, Anies menggagas perlunya pengintegrasian ekonomi Indonesia.

Sebelum melangkah lebih jauh, Anies terlebih dahulu memandang penting peningkatan kualitas ”manusia Indonesia” karena menjadi faktor utama kemajuan bangsa. Penghargaan atas manusia memang menjadi salah satu konsep yang terus digaungkan Anies dalam sejumlah kesempatan. Di sana ia menulis semangat memanusiakan terus didorong menjadi nilai dasar dalam setiap kebijakan.

Dengan landasan kemanusiaan itulah, hal pertama yang perlu diupayakan ialah pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Anies menuturkan soal ”memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, serta kedaulatan air” dalam misinya yang pertama. Kebutuhan pokok diyakini sebagai hak dasar setiap warga negara.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok, Anies menempatkan kemandirian pangan sebagai program pertama yang harus dijalankan. Selain memastikan ketersediaan dan terjangkau harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak, dan obat-obatan pertanian, ia juga mengajukan program ”Revolusi Agromaritim”. Maksudnya, untuk produk tertentu pertanian, petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual sehingga petani dapat fokus pada peningkatan produktivitas.[]