Hanya Karena Mengutuk Keras LGBT Lantas Sumbar Dikatakan Tidak Demokratis Ya Tak Masalah
PILARBANGSANEWS.COM. PADANG,— Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, menegaskan, Pemerintah Sumatera Barat tak akan membrikan ruang bagi praktek Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) didaerah ini dan akan tetap mengutuk perbuatan itu sebagai sebuah kehidupan abnormal yang terkutuk.
“Hanya karena pernyataan sikap keras terhadap kehidupan LGBT ini, lantas Pemerintah Sumbar dianggap tidak demokratis, ya tidak mengapa,” kata Nasrul dalam paparannya sebagai keynote speaker pada acara Bakohumas se Sumbar di Auditorium Gubernuran Selasa tanggal 24 Oktober 2017.
Menurut Nasrul, hasil penelitian sebuah lembaga survey beberapa waktu lalu Sumatera Barat disimpulkan sebagai provinsi paling tak demokratis di Indonesia.
Predikat tidak demokratis bagi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan penilaian-penilaian terhadap sejumlah variabel. Salah satu variabel yang cukup memberikan pengaruh signifikan terhadap penilaian lembaga tersebut, menurut Wagub, yakni, pernyataan keras Nasrul Abit sendiri yang diberitakan di beberapa media massa awal hingga medio 2016 lalu menyangkut komunitas dan pendukung Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT).
“Indeks Demokrasi kita rendah, padahal keberagaman beragama kita bagus, tidak ada yang dihambat kalau mau melaksanakan ibadah agamanya. Lalu di mana letak tidak demokratisnya? Ternyata pernyataan saya di media-media tentang LGBT. Pernyataan saya itu dianggap melanggar prinsip demokrasi di mana saya berarti membatasi hak asasi orang lain,” ungkapnya.
Dalam pernyataannya tersebut, Nasrul Abit menegaskan agar komunitas LGBT atau individu yang orientasi seksualnya terkategori sebagai perilaku LGBT, jika tidak mau direhabilitasi, untuk segera angkat kaki dari Sumatera Barat.
Pernyataan kerasnya ini, kata Nasrul Abit, tidak lain didasarkan pada ajaran agama Islam yang menggariskan bahwa hubungan sejenis bukan fitrah manusia. Dengan hal seperti itu, perilaku demikian serta-merta tak sejalan dengan adat Minangkabau yang adatnya bersendi pada hukum yang didasarkan pada al-Quran. Di samping bertentangan dengan dogma dan norma sebagaimana yang ia jabarkan, Nasrul Abit juga mengungkapkan bahwa perilaku dan gaya hidup pelaku hubungan sesama jenis rentan dengan penularan penyakit seksual khususnya HIV/AIDS.
“Saya nyatakan itu karena memang (LGBT) bertentangan dengan fitrah kita. Bertentangan dengan adat kita. Lagipula, LGBT itu adalah awal dari banyak penyakit, apa akan kita biarkan?” tegasnya.
Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Nasrul Abit sekali lagi menegaskan ia akan tetap bersikukuh dengan pernyataan terkait LGBT yang dulu pernah ia lontarkan. Termasuk adanya persyaratan tertentu untuk siswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.
“Jadi biarlah, saya akan tetap bertahan. Ini prinsip, walau dianggap tidak demokratis. Termasuk dengan adanya aturan di berbagai daerah yang mensyaratkan masuk sekolah ke jenjang lebih tinggi ada syarat bisa mengajì, bisa sholat jenazah dan lain-lain. Nah hal ini dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi” pungkasnya.(jas)
