​Posisi Politik Jokowi Setelah Tiga Tahun Berkuasa

PILARBANGSANEWS. COM.JAKARTA,- Joko Widodo dipilih 70 juta orang atau 53,15 persen pada Pemilihan Presiden 2014. Jokowi bisa dibilang sosok yang fenomenal, sama sekali tak terduga mampu mengalahkan tokoh nasional Prabowo Subianto yang hanya meraup 46,85 persen suara.

Jokowi mulai menjadi bulan-bulan media massa setelah mengenakan mobil Esemka yang dirakit oleh para siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) di Solo Raya sebagai kendaraan dinas saat menjabat wali kota Solo pada 2012 lalu. Tonggak sejarah Jokowi dimulai dari sini.

Namanya semakin moncer di media, hingga akhirnya sukses menumbangkan petahana Fauzi Bowo di Pilgub DKI 2012. Dia memperoleh 2.472.130 suara atau 53,82 persen, sementara lawan terberatnya Fauzi Bowo 2.120.815 atau 46,18 persen.

Elektabilitas politikus PDIP itu makin meroket. Setiap hari, wajah dan namanya mondar mandir di media sosial serta media massa baik cetak, TV maupun online. Sampai-sampai, sukses menjadi orang nomor satu di Indonesia, dari seorang pengusaha meubel tak terkenal di kota Solo.

Tepat 20 Oktober 2017, tiga tahun sudah suami Iriana Jokowi itu memimpin Indonesia. Banyak deretan prestasi yang telah dicapai, tak sedikit pula gejolak yang ditimbulkan dari sejumlah kebijakan yang diambil oleh Jokowi dan para menterinya.

Tahun pertama
Selama memimpin Indonesia, rupanya tak membuat elektabilitas Jokowi itu terus meroket seperti saat menjadi wali kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Dari tahun ke tahun, keterpilihan Jokowi yang dihasilkan oleh sejumlah lembaga survei terus menurun.

Pada setahun kepemimpinan Jokowi di 2015 misalnya. Bahkan lembaga survei ternama Pol-Tracking Institute mencatat, elektabilitas Jokowi justru di bawah pesaingnya Prabowo Subianto. Prabowo menjadi figur dengan elektabilitas tertinggi 33,05 persen, diikuti oleh Jokowi 31,37 persen.

Pol-Tracking Indonesia melakukan survei pada 7-14 Oktober 2015. Tingkat kepercayaan survei ini diklaim mencapai 95 persen.

“Bukan elektabilitas Prabowo yang meningkat, tetapi Jokowi yang merosot. Ibarat balapan, kecepatan Prabowo tetap, tetapi kecepatan Jokowi menurun,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha, di Jakarta, Selasa 20 Oktober 2015 lalu.

Sementara survei SMRC pada Desember 2015 menyatakan, elektabilitas Jokowi 21,4 persen, sementara Prabowo hanya 11,8 persen. Survei melibatkan 1.220 orang, dipilih secara random dari seluruh warga Indonesia berusia di atas 17 tahun. Margin of error dari survei ini sebesar 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Jarak pendukung Jokowi dan Prabowo ini membesar. Artinya, yang mendukung Presiden sekarang lebih banyak dibanding 2014,” kata Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan pada 12 Januari 2016 lalu.

Tahun kedua

Pada Juni 2016, elektabilitas Jokowi berhasil naik cukup signifikan. SMRC mencatat, pada survei yang dilakukan 22-28 Juni 2016, elektabilitas Jokowi berada di 32,4 persen. Jokowi meninggalkan pesaing terberatnya Prabowo yang hanya mendapatkan Prabowo Subianto 9,4 persen.

“Tren dukungan untuk Jokowi mengalami kenaikan dalam setahun terakhir. Sebaliknya Prabowo menurun,” ujar Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas, 24 Juli 2016.

Center for Strategic and International Studies (CSIS) juga melakukan survei yang sama pada tahun 2016. Hasilnya, elektabilitas Jokowi mengalami kenaikan yakni 41,9 persen pada Agustus. Angka ini naik cukup signifikan dari 36 persen.

CSIS menggelar survei pada 8-15 Agustus 2016 di 34 provinsi dengan proporsional mengambil sampel secara acak. Margin error pada survei itu 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Tahun ketiga

Tiga tahun berkantor di Istana Negara tak mampu membawa elektabilitas Jokowi berada di atas angka 50 persen. Survei terakhir SMRC, Jokowi berada di 38,9 persen. Hanya naik kurang lebih enam persen dari tahun sebelumnya. Pesaingnya, Prabowo Subianto malah naik jadi 12 persen dari tahun 2016. Survei dilakukan 3-10 September 2017. Responden yang dilibatkan sebanyak 1.220 dengan metode multistage random sampling.

Elektabilitas Jokowi yang cenderung rendah pun dikritisi oleh Wakil ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Dia membandingkan dengan Vladimir Putin dan Rodrigo Duterte yang punya elektabilitas di atas lima puluh persen.

“Kalau pribadi saya (elektabilitas Jokowi) itu rendah, menurut saya Putin saja bisa 70 persen elektabilitasnya 60-70 persen. Presiden Filipina Rodrigo Duterte 80 persen. 38,9 Persen itu kecil. Biasanya 50 persen elektabilitas. Artinya itu rendah dan masyarakat menginginkan pemimpin baru,” kata Fadli Zon di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (6/10).

Namun pandangan berbeda diungkapkan oleh Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Muradi. Menurut dia, angka 38,9 persen sudah cukup bagi Jokowi di tahun ketiganya memimpin Indonesia. Sebab, baru-baru ini Jokowi diterpa banyak isu politik yang tentu menggerus elektabilitas.

“Bulan September kemarin itu luar biasa, tiap bulan ada saja isunya, yang dibilang pro China, PKI, anti Islam, kemudian banyak yang mengganggu pemerintahan beliau, 38 persen itu kalau menurut saya sudah cukup baik. Karena dengan masalah bertubi-tubi, juga dilakukan oleh orang-orang di lingkaran beliau, maka agak rumit,” kata Muradi saat berbincang dengan merdeka.com, 6 Oktober lalu.

Kepuasan publik
Elektabilitas Jokowi yang masih di bawah 50 persen selama tiga tahun menjabat, rupanya berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan publik atas kinerja mantan Wali Kota Solo itu. Diakui, tahun ke tahun, Jokowi sukses memuaskan publik.

Kepuasan publik meningkat, dari tahun pertama yang berada di bawah 50 persen, hingga di tahun ketiga atau jelang tahun politik berada di kisaran 60 persen lebih.

Setahun Jokowi berkantor di Medan Merdeka Utara, publik rupanya belum puas dengan kinerja mantan Gubernur DKI itu. Dari hasil rilis Indo Barometer, hanya 44,8 persen responden yang merasa cukup puas.

Sementara 47,3 persen tidak puas. Sisanya, 3,8 persen mengaku tidak puas sama sekali, 1,2 persen mengaku sangat puas, dan sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Jika dijumlahkan antara yang sangat puas dan cukup puas, angkanya hanya mencapai 46 persen, turun dari survei bulan Maret 2015 sebesar 57,5 persen.

“Ekonomi yang paling jadi perhatian. Saat kita tanya apa kegagalan Jokowi-JK, empat jawaban teratas adalah mengenai ekonomi,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari pada 8 Oktober 2015.

Survei dilakukan pada 14-22 September 2015 di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang. Margin of error sebesar lebih kurang 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei KedaiKopi pimpinan Hendri Satrio juga senada dengan Indo Barometer. Dari survei yang dilakukan pada 14-17 September itu, 54,7 persen merasa tidak puas. Sementara 54,7 persen puas dengan kinerja satu tahun pertama Jokowi-JK.

KedaiKopi melibatkan 384 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error sekitar 5 persen. Survei dilakukan dengan wawancara via telepon melalui metode acak.

Sebagian besar responden tidak puas karena tiga hal utama. Yaitu terkait harga bahan pokok yang tinggi dengan persentase sebesar 35,5 persen, pelemahan nilai tukar rupiah 23,7 persen, serta lambannya pemerintah dalam menangani kabut asap sebesar 11,8 persen.

“Sisanya, publik merasa tidak puas karena harga BBM yang mahal, susahnya lapangan kerja, kinerja menteri yang tidak bagus, biaya kesehatan yang tidak terjangkau dan lain-lain,” ujar Jubir KedaiKopi, Hendri Satrio.

Bagaimana dengan tahun kedua Jokowi?

Sebanyak 67 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 30 persen lainnya mengaku tidak puas. Angka ini terus naik dari Juni 2015. Saat itu, masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi hanya 41 persen.

Hal tersebut diketahui dari hasil rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). SMRC melakukan survei pada 22-28 Juni 2016. Jumlah responden adalah 1.220 dipilih secara random. Margin of error adalah 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Masyarakat umumnya puas dengan kinerja Jokowi dalam membangun infrastruktur, menciptakan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta menciptakan rasa keamanan.

Namun, masyarakat kurang puas dengan kinerja Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan warga, memenuhi harga kebutuhan pokok yang terjangkau, hingga menyediakan lapangan kerja.

Demikian pula dari hasil rilis yang dilakukan lembaga CSIS. Hasil survei CSIS menyebutkan, terjadi peningkatan kepuasan terhadap kinerja Jokowi dari 50,6 persen pada Oktober 2015 menjadi 66,6 pada Agustus 2016. Secara umum peningkatan kepuasan publik terjadi di bidang ekonomi, hukum, politik, dan maritim.

Peningkatan di sektor maritim terjadi dari 58,4 persen menjadi 63,9 persen. Untuk sektor hukum dari 51,1 persen menjadi 62,1 persen. Pada bidang ekonomi terjadi peningkatan 30 persen menjadi 46,8 persen. Di bidang politik, kepuasan publik meningkat dari 40 persen ke 53 persen.

Tahun ketiga

Dalam tiga tahun kepemimpinan Jokowi, kepuasan masyarakat meningkat. Survei SMRC pada 3-10 September 2017 menyebutkan, angka kepuasan publik mencapai 68 persen.

“Tingkat kepuasan cenderung menguat dan stabil. Sampai sekarang stabil di angka 68 persen,” kata Direktur Eksekutif SMRC, Djayani Hanan.

Survei melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara random atau multistage random sampling. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.057 atau 87 persen. Margin of error survei ini kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih.

Angka kepuasan publik terhadap Jokowi juga tak jauh berbeda dihasilkan oleh survei yang dilakukan oleh CSIS. 68,3 Persen responden puas kinerja Pemerintahan Jokowi.

Berdasarkan hasil survei CSIS didapat, tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Jokowi tahun 2015 sebesar 50,6 persen. Kemudian, pada 2016 naik menjadi 66,5 persen. Sementara pada tahun ini naik menjadi 68,3 persen.

Hasil senada juga diungkap Indikator Politik. Hal ini terungkap berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Sebanyak 60,39 persen responden menyatakan cukup puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Sementara 7,95 persen responden menyatakan sangat puas.

“Kalau ditotal, 68,3 persen responden kita sangat puas atau cukup puas dengan kinerja Jokowi-JK,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Rabu (11/10).

Sementara, responden yang menyatakan kurang puas dengan kinerja Jokowi-JK sebesar 27,23 persen. Adapun responden yang menyatakan tidak puas sama sekali 2,26 persen. Jika dijumlahkan, totalnya 29,5 persen responden.

Burhanuddin mengatakan, kepuasan dan keyakinan masyarakat ini didasari oleh sejumlah hal. Misalnya, membangun jalan umum 72 persen, membuat layanan kesehatan terjangkau 65 persen, membangun sarana transportasi umum 60 persen dan membangun jalan tol luar Jawa 56 persen.

Namun, kepuasan masyarakat minim di sejumlah bidang, seperti membuat harga kebutuhan pokok terjangkau 34 persen, mengurangi jumlah orang miskin 32 persen, menyediakan lapangan kerja 30 persen, dan mengurangi pengangguran 27 persen. (DA)