PILARBANGSANEWS. COM. SOLOK,–

Pembangunan bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ekonomi Kerakyatan menjadi keinginan besar masyarakat Kabupaten Solok. Di tengah kelesuan ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian, masyarakat kini berharap Pemkab Solok mampu mewujudkan Empat Pilar Pembangunan, yang menjadi jargon kampanye Bupati Solok Gusmal dan Wakil Bupati Yulfadri Nurdin. 

Hal itu menjadi “paduan suara” masyarakat pada Anggota DPRD Kabupaten Solok di reses masa sidang III (24-29 Oktober). Masyarakat berharap banyak pada anggota DPRD, untuk bisa memperjuangkan nasib mereka dan “mengintervensi” kebijakan Pemkab Solok.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nosa Ekananda saat reses ke daerah pemilihan (Dapil) II di Nagari Kotobaru, Kecamatan Kubung, juga mendapati bahwa masyarakat kini berharap banyak pada pemerintah dan Anggota DPRD, untuk segera menggulirkan program pemberdayaan masyarakat. Seperti bantuan usaha bagi masyarakat kurang mampu, pelatihan berwira usaha dan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta perbaikan infrastruktur penunjang bagi kenyamanan dan kelancaran dalam berusaha.

“Alhamdulillah. Masyarakat kita sudah cerdas dan kritis terhadap kinerja pemerintah dan Anggota DPRD. Mereka bahkan sudah tahun peran dan kewenangan pemerintah dan legislatif terhadap rakyat. Seluruh aspirasi dan keinginan tersebut kami tampung dan akan kami bahas di DPRD dan kami komunikasikan dengan Pemkab Solok dan akan dicarikan solusi terbaik,” ujar Nosa, saat reses di Surau Sawah Pasie, Jorong Simpang, Nagari Kotobaru, Minggu malam (29/10).

Nosa Ekananda menjelaskan bahwa reses Anggota DPRD ditujukan untuk menyampaikan informasi program dan kegiatan daerah. Kemudian menampung aspirasi masyarakat dan diskusi tentang persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Baik persoalan yang sifatnya vertikal, yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, maupun persoalan yang bersifat horizontal sesama masyarakat.

“Dari reses di Nagari Kotobaru, kami mendapatkan berbagai masukan dan permasalahan. Seperti permintaan untuk normalisasi Batang Lembang agar tidak mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Kemudian pembangunan kepala irigasi di Sawah Kajai. Lalu perbaikan instalasi PDAM, karena penyaluran air ke pelanggan sering tidak lancar. Serta mengkritisi pengerjaan proyek oleh pihak ketiga yang terkesan asal jadi dan tidak tahan lama. Seluruh aspirasi itu merupakan masukan berharga bagi kami untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Hasil dari reses tersebut menurut Nosa, pihaknya akan mendesak Pemkab Solok untuk memprioritas pembangunan sumberdaya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi msyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.

“Pemerintah daerah harus bisa menjembatani kesulitan yang dihadapi petani maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah  ini. Masalah ini harus menjadi prioritas, agar APBD benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Nosa Ekananda.

Lebih jauh dikatakan Nosa, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok masih di bawah rata-rata nasional dan sudah saatnya ditingkatkan. Menurutnya, untuk meningkatkan IPM itu, Pemkab Solok harus berjibaku menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Salah satu solusinya adalah menumbuhkan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan daya saing.

“Meningkatkan daya saing adalah harga mati, terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Cepat atau lambat, petani maupun pelaku UKM akan dihadapkan pada situasi pasar bebas yang memiliki persaingan tinggi. Ini sudah harus diantisipasi sejak dini. Kalau daya saing masih rendah, seperti sekarang, maka yakinlah UMKM kita akan tergilas. Saat ini, kita masih berkutat pada masalah produksi dan belum menyentuh masalah kemasan dan ekspansi pasar. Ini harus menjadi perhatian serius bagi kita,” tegasnya.(rijal islamy)

By Pilar